free geoip Dasar hukum dan kebijakan bagi guru BK di sekolah - Bimbingan Konseling

Dasar hukum dan kebijakan bagi guru BK di sekolah

Dasar Hukum dan Kebijakan untuk Guru BK/Konselor di sekolah dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan di bawah ini:

Dasar Hukum Konselor

  • Instrumen Hukum dan Kebijakan Isi yang Terkait dengan Guru BK/Konselor di Sekolah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Guru BK/Konselor adalah bagian dari tenaga pendidik dan memiliki kontribusi yang penting terhadap keberhasilan peserta didik.


  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah :

Layanan konseling berfokus pada pengembangan individu, pengembangan sosial, pekerjaan dan pendidikan. Layanan konseling dapat dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan didalam/indoor dan diluar/outdoor kelas yang terjadwal. Kegiatan konseling didalam/ indoor dijadwalkan 2 jam per kelas per minggu.


  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2008 mengenai Standard Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor :

Tugas-tugas Guru BK/Konselor adalah untuk mendukung perkembangan pribadi dari para pelajar sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan keprbadian mereka, khususnya untuk membantu peserta didik memahami dan mengevaluasi informasi dunia kerja dan membuat pilihan-pilihan terkait pekerjaan. Layanan dapat meliputi pengumpulan informasi; orientasi; berbagi informasi; rujukan, penempatan dalam sebuah program pendidikan khusus; kunjungan rumah; dukungan bidang studi khusus; konseling berbasis kelompok dan personal; meditasi


  • Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 54 ayat (6) menyatakan bahwa beban kerja Guru BK atau Konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun per sekolah. Mereka juga berhak mendapatkan tunjangan. Lebih lanjut Pasal 54 ayat (6) menjelaskan layanan bimbingan dan konseling adalah memberikan pengarahan dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik melalui latihan-latihan individual atau latihan-latihan berbasis kelompok.


  • Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa evaluasi kinerja Guru BK/ Konselor mengukur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisa, dan tindak lanjut program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian untuk 150 sampai 250 peserta didik per tahun.


Selain itu, Panduan dari Kementerian Pendidikan Nasional – Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009, memberikan rincian lebih jauh mengenai tugas-tugas Guru BK/Konselor dan Inspektur Sekolah.

Di bawah ini adalah rangkumannya:

  • Guru BK/Konselor harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan setidaknya bagi 150 orang peserta didik dan tidak boleh lebih dari 250 peserta didik setiap tahunnya. Guru BK/Konselor yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mengampu minimal 40 orang peserta didik dan Wakil Kepala Sekolah minimal 80 orang peserta didik yang menjadi kewajibannya dalam pelayanan BK. Konselor harus bekerja 24 jam per minggu dengan peserta didik.
  • Inspektur sekolah harus mengawasi antara 40 dan 60 orang Guru BK/ Konselor dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
    1. Perumusan rencana aksi tahunan dan semester dan memantau program-program (Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling, RK BK) yaitu isu-isu rinci yang perlu ditangani, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metodologi, sumber daya yang dibutuhkan, instrumen penilaian dan pemantauan.
    2. Penerapan kegiatan pemantauan dan pembinaan, sebagai bagian dari kegiatan pemantauan ruti n di tingkat kotamadya. Pemantauan tersebut akan berfokus pada kapasitas Guru BK/Konselor untuk merencanakan, menerapkan, dan menilai proses konseling. Pemantauan ini akan meliputi interaksi tatap muka antara pengawas dan Guru BK/Konselor. Pemantauan akan didokumentasikan dalam sebuah laporan sekolah.
    3. Kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas diselenggarakan paling sedikit tiga kali per semester sebagai bagian dari petemuan kelompok Guru BK/Konselor (Musyawarah Guru Pembimbing, MGP) untuk memperkenalkan metodologi-metodologi baru.

Prayitno (2004) juga menggarisbawahi bahwa penerapan konseling di sekolah yang berhasil membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain, khususnya Kepala Sekolah, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan layanan konseling, khususnya:

  • Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program, serta menyediakan panduan bagi terselenggaranya layanan BK.
  • Menyediakan sarana dan prasarana, staf serta kelengkapan lainnya bagi terselenggaranya pelayanan BK yang efisien dan efektif.
  • Mengawasi dan membina kinerja Guru BK/Konselor dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling, serta dalam mengembangkan profesionalitas mereka.
Source : Modul Pelayanan Bimbingan Karir